Bupati Aceh Selatan Hadiri Forum Strategis Kemendagri, Perkuat PAD Melalui PDRD dan Digitalisasi

TAPAKTUAN — Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, S.E., M.Sos., menghadiri Forum Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bagi Pimpinan Daerah yang berlangsung di Bekasi, 3–4 September 2026. Forum tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai wadah strategis bagi kepala daerah untuk memperkuat pemahaman, bertukar perspektif, serta menyamakan langkah dalam mengoptimalkan potensi PAD di daerah masing-masing.

Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, penguatan tata kelola PAD menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, pengelolaan pajak, dan retribusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Didukung sistem digital, diharapkan mampu membuka ruang optimalisasi berbagai potensi penerimaan daerah.

Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, menyatakan forum tersebut memberikan perspektif dan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah peningkatan PAD yang lebih terarah dan berkelanjutan. Ia berharap hasil forum dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Aceh Selatan.

“Peningkatan PAD tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus dibarengi perbaikan pelayanan, kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kita ingin peningkatan PAD berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, ia menekankan berbagai potensi yang ada perlu dipetakan dan dikelola dengan pendekatan yang inovatif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga akan terus mendorong sinergitas antar perangkat daerah dalam mengidentifikasi potensi penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah.

“Ini membutuhkan kerjasama dan komitmen seluruh perangkat daerah. Kita harus memastikan setiap potensi yang ada dapat dikelola secara baik, sehingga PAD semakin kuat dan pada akhirnya memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” tegas H. Mirwan.

Sumber: Sumut Detik.Com
Penulis: Drs. Johan Bintang